Terbukanya lapangan pekerjaan selalu dinanti masyarakat. Dengan adanya lapangan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto (F-PDIP) dalam dialog di ruang wartawan DPR menilai pemerintah saat ini belum maksimal membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya sampai sekarang jumlah pengangguran masih tergolong tinggi. Peningkatan jumlah pengangguran semakin diperparah dengan krisis global yang tengah melanda dunia. “Kami melihat bahwa pemerintah belum secara serius di dalam menciptakan lapangan kerja di desa dan juga di sektor-sektor informal ini, mengingat salah satunya adalah di dalam stimulus fiskal didasarkan kepada perbaikan-perbaikan infrastruktur,” katanya, Kamis (6/3). Ia menjelaskan sektor informal menjadi salah satu bidang yang menjadi penyumbang terbukanya lapangan pekerjaan. Krisis tahun 1997 menjadi contoh bahwa sektor informal termasuk sektor yang “tahan” menghadapi krisis. “Dengan demikian perhatian yang harusnya diberikan di dalam stimulus fiskal adalah mengacu kepada bagaimana sektor-sektor informal yang muncul dari bawah ini mendapatkan pelayanan birokrasi dan juga mendapatkan suatu perlindungan usaha dari pemerintah, sehingga dana stimulus fiskal seharusnya memang dialokasikan kesana selain adanya semacam tax saving di dalam mendorong peningkatan daya beli dari masyarakat,” ujar Hasto. Hasto menjelaskan saat ini terjadi gejala deindustrialisasi yang terjadi secara sistematis. Untuk mengatasi hal itu, ia mengusulkan supaya politik anggaran nasional lebih fokus. “Melalui politik anggaran kita fokuskan seluruh kebijakan anggaran kita untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa sehingga sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di industri pertanian serta kemudian di sektor informal mau tidak mau penyerapan menjadi bertambah,” katanya. Lindungi Kepentingan Nasional Krisis global yang belum juga menunjukan tanda-tanda akan berakhir harus dicermati setiap negara. Dampak krisis terhadap sektor industri nasional menjadi salah satu yang harus diperhatikan pemerintah. “Di tengah-tengah gejala deindustrialisasi, suatu kepentingan yang harus bisa kita tegakkan adalah melindungi kepentingan nasional dengan memperbesar domestic policy kita guna melindungi industri-industri yang ada di dalam negeri,” kata Hasto. Dampak dari krisis global yang paling nyata adalah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri. Gelombang PHK ini kemudian menjadikan angka pengangguran terus meningkat. “Kami sangat mengkhawatirkan bahwa persoalan-persoalan dampak krisis global yang akibatnya bisa kita rasakan dalam bentuk pengangguran yang lebih besar, dalam bentuk kemiskinan yang makin besar,” ujar Hasto. Lebih jauh, Hasto menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menghadapi krisis global. Menurutnya tanpa ada perbaikan sektir perekonomian maka pemerintah akan semakin sulit mengatasi krisis global. “Tanpa ada pendekatan struktural, reformasi struktural di dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pokok perekonomian kita maka kita yakin bahwa dampak-dampak krisis global ini akan semakin berat untuk kita atasi,” jelasnya. (iw)